Aktivis Soroti Kemenag Sampang yang Mengaku Tidak Tahu Soal Proyek MTs Darul Mukhlisin

SAMPANG – Pernyataan pihak Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sampang yang mengaku tidak mengetahui detail proyek pembangunan di MTs Darul Mukhlisin, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, menuai sorotan dari kalangan aktivis.

Sorotan tersebut muncul setelah tim media melakukan peninjauan ke lokasi proyek dan menemukan tidak adanya papan informasi kegiatan. Selain itu, sejumlah pekerja juga terlihat tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang merupakan bagian dari standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Saat dikonfirmasi terkait proyek tersebut, Dayat, staf yang menangani bidang MI, MTs, dan MA di lingkungan Kemenag Kabupaten Sampang, menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui detail anggaran pembangunan yang sedang berlangsung di lingkungan madrasah tersebut.

"MTs Darul Mukhlisin hanya sebagai penerima manfaat. Untuk anggarannya saya belum tahu," ujar Dayat kepada media.

Bahkan, ketika dimintai keterangan lebih lanjut mengenai proyek tersebut, Dayat menyarankan agar media melakukan konfirmasi langsung kepada instansi teknis yang menangani pembangunan.

"Kemenag tidak tahu, silakan tanyakan ke PUPR Provinsi," tambahnya.

Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari sejumlah aktivis yang mempertanyakan sejauh mana peran dan fungsi koordinasi Kemenag terhadap pembangunan fasilitas pendidikan madrasah yang berada dalam lingkup pembinaannya.

Menurut salah seorang aktivis di Kabupaten Sampang, meskipun proyek tersebut berasal dari instansi lain, Kemenag seharusnya mengetahui informasi dasar terkait pembangunan yang dilakukan di lingkungan lembaga pendidikan di bawah naungannya.

"Kalau memang madrasah hanya sebagai penerima manfaat, setidaknya ada informasi yang diketahui terkait program tersebut. Apalagi ini menyangkut pembangunan fasilitas pendidikan yang menggunakan anggaran negara," ujarnya.

Aktivis juga menyoroti tidak adanya papan informasi proyek di lokasi pekerjaan. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan transparansi penggunaan anggaran publik.

Selain itu, aspek keselamatan kerja para pekerja juga menjadi perhatian karena berdasarkan pantauan media di lapangan, sejumlah pekerja terlihat tidak menggunakan APD saat melakukan aktivitas pembangunan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PUPR Provinsi Jawa Timur belum memberikan keterangan resmi terkait sumber anggaran, nilai proyek, maupun pelaksana kegiatan pembangunan di MTs Darul Mukhlisin. Media masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan guna memperoleh informasi yang lengkap dan berimbang.

Tim