Prestasi WTP Kedelapan Sampang Diiringi Harapan Keterbukaan Soal Kebijakan Pajak Hiburan
SERGAPNEWS.COM, SAMPANG– Pemerintah Kabupaten Sampang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang terus dipertahankan pemerintah daerah.
Di tengah apresiasi atas raihan tersebut, sebagian masyarakat masih memperbincangkan kebijakan terkait pajak hiburan dalam kegiatan konser Amal 1 Irama Peduli Nusantara yang menghadirkan penyanyi Valen DA7 di Kecamatan Pangarengan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Sampang, opini WTP merupakan bentuk pengakuan atas penyajian laporan keuangan yang sesuai standar pemeriksaan. Namun bagi sejumlah kalangan, pembahasan mengenai kebijakan pajak hiburan pada kegiatan tersebut dinilai masih menjadi bagian dari diskursus publik yang menarik untuk dicermati.
Pemerhati kebijakan publik Agus Sugito menilai masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang memadai terkait berbagai kebijakan yang berhubungan dengan potensi penerimaan daerah.
"WTP itu opini atas laporan keuangan, tetapi masyarakat juga berhak bertanya bagaimana kebijakan yang menyangkut hak daerah diambil. Jangan sampai penghargaan akuntabilitas dirayakan besar-besaran, sementara pertanyaan mengenai potensi pendapatan daerah justru tidak dijelaskan secara terbuka," kata Agus, Minggu (31/05).
Menurut Agus, perhatian publik saat ini bukan lagi pada pelaksanaan konser maupun artis yang dihadirkan, melainkan pada proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pajak hiburan kegiatan tersebut.
"Publik perlu tahu dasar hukumnya apa, siapa yang mengusulkan, siapa yang merekomendasikan, dan kapan keputusan itu diambil. Transparansi itu penting agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan khusus," ujarnya.
Pembahasan mengenai kegiatan tersebut sempat berkembang sejak sebelum konser digelar. Saat itu muncul berbagai perhatian publik terkait aspek perizinan dan pelaksanaan kegiatan yang mengusung tema amal serta melibatkan penjualan tiket dan menghadirkan artis nasional.
Dalam perkembangannya, persoalan tersebut juga sempat dilaporkan kepada aparat penegak hukum terkait dugaan yang dilaporkan oleh pihak tertentu. Namun hingga saat ini, berbagai informasi yang beredar mengenai penanganan laporan tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan publik dan menunggu penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.
Agus menilai isu tersebut tidak dapat dilepaskan dari narasi besar mengenai tata kelola keuangan daerah yang selama ini dibangun pemerintah.
"Kalau pemerintah ingin menjadikan WTP sebagai bukti transparansi, maka transparansi itu harus terlihat juga ketika muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai pajak, retribusi, atau pendapatan daerah. Jangan hanya transparan saat menerima penghargaan," katanya.
Menurut dia, delapan kali WTP seharusnya mendorong semakin tingginya standar akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sampang.
"Semakin banyak penghargaan yang diterima, semakin besar pula kewajiban moral pemerintah untuk menjelaskan setiap kebijakan yang berpotensi memengaruhi penerimaan daerah. Itu logika yang sederhana," ujarnya.
Agus juga mengingatkan bahwa opini WTP tidak serta-merta menjawab seluruh aspek tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, opini tersebut berfokus pada kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku.
"Masyarakat harus melihat lebih jauh. Berapa rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti, berapa potensi pendapatan yang berhasil diamankan, dan bagaimana pemerintah menjelaskan kebijakan-kebijakan yang menjadi sorotan," katanya.
Dengan raihan WTP kedelapan berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Sampang kembali menambah catatan prestasi di bidang pengelolaan keuangan. Meski demikian, di tengah masyarakat masih terdapat sejumlah pertanyaan yang berkembang mengenai kebijakan tertentu yang berkaitan dengan penerimaan daerah.
Karena itu, sebagian kalangan menilai keterbukaan informasi dan penjelasan yang komprehensif dari pihak terkait dapat menjadi bagian penting dalam menjawab berbagai pertanyaan publik yang masih muncul, termasuk terkait kebijakan pajak hiburan yang sempat menjadi perhatian masyarakat.
Tim