Sampang, Sergapnews.com – Polemik status tanah negara bebas kembali mencuat di Kabupaten Sampang. Masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan Jalan Bahagia, Kecamatan Sampang, dibuat bingung dengan ketidakjelasan informasi terkait izin pemanfaatan lahan negara bebas, Sabtu, 28/062025.
Kebingungan publik semakin memuncak setelah pernyataan Kepala Bidang (Kabid) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang, Achmad Murang, yang menyebut bahwa tanah negara bebas berbeda dengan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
“Garasi yang dibangun oleh warga itu berdiri di atas tanah negara bebas, bukan tanah milik Pemkab. Jadi, tidak perlu izin ke kami,” ujar Achmad Murang.
Menurut Murang, tanah negara bebas bukan kewenangan bidang aset karena yang mereka tangani adalah aset yang sudah tercatat sebagai milik daerah. Ia pun menyarankan agar koordinasi terkait tanah negara bebas dilakukan dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sampang.
“Kalau tanah negara bebas disuruh koordinasi sama PUPR. Kita (Bidang Aset) tidak menangani itu. Kita hanya mengurus tanah aset milik Pemkab. Jadi kita bisa apa?” lanjutnya.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Jika bukan Pemkab, lalu kepada siapa warga harus mengurus izin atau sekadar koordinasi saat hendak memanfaatkan tanah negara bebas?
Salah satu warga Jalan Bahagia, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan keresahannya. “Kami jadi bingung, kalau bukan ke Pemkab, ke siapa? Kalau bangun di tanah negara bebas dibilang boleh, tapi kalau suatu saat ada penertiban, kami takut dianggap melanggar.”
Situasi ini menunjukkan perlunya kejelasan regulasi dan kepastian hukum dari pemerintah daerah mengenai tata kelola dan pemanfaatan tanah negara bebas, yang kerap ditemui di sejumlah titik di Kabupaten Sampang. (Redaksi)
