Polemik MBG Batuporo Timur Berlanjut, Dugaan Data Siswa Ganda Mencuat
SAMPANG||— Polemik distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke SDN Batuporo Timur 1 belum mereda. Setelah sorotan muncul karena sekolah tersebut disebut tidak memiliki peserta didik aktif, kini persoalan berkembang ke dugaan data siswa ganda antara sekolah dasar negeri dan satu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di desa yang sama.
SPPG Shavina Shavira, lembaga penyedia MBG di wilayah tersebut, disebut tengah berada dalam situasi sulit menyusul polemik tersebut. Informasi yang beredar menyebut adanya kemungkinan sebagian siswa yang terdata sebagai penerima MBG di SDN Batuporo Timur 1 juga tercatat sebagai siswa aktif di MI setempat, Jumat (23/1/2026).
Upaya klarifikasi sempat dilakukan pihak SPPG melalui unggahan video pada akun TikTok @sppg.shavina_shavira yang diunggah pada tanggal (22/1) kemaren. Dalam video itu, SPPG berupaya menunjukkan keberadaan siswa yang disebut sebagai peserta didik SDN Batuporo Timur 1, sekaligus membantah tudingan bahwa sekolah tersebut kosong.
Namun klarifikasi tersebut justru memantik respons kritis. Aktivis asal Sampang, Zai, menilai video itu tidak serta-merta membuktikan validitas data siswa.
“Kalau dilihat dari seragamnya, itu bukan atribut sekolah negeri, melainkan ciri khas MI. Jadi klaim bahwa itu siswa SDN masih perlu diverifikasi,” ujar Zai.
Menurut dia, polemik ini berpotensi lebih luas dari sekadar distribusi MBG. Ia menyoroti kemungkinan adanya ketidaksinkronan data antara Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dan Kementerian Agama setempat.
“Jangan sampai ada saling klaim antara Disdik dan Kemenag. Kalau memang ada data ganda, ini persoalan serius. Program negara bisa salah sasaran karena sistem data tidak akurat,” katanya.
Zai juga menilai, bila dugaan tersebut benar, maka distribusi MBG oleh SPPG berpotensi tidak tepat sasaran. Ia mendorong adanya langkah tegas berupa evaluasi menyeluruh terhadap SPPG hingga kejelasan status data siswa diperoleh.
“Kalau memang terbukti datanya ganda, distribusi harus dihentikan sementara. Program ini menyangkut uang negara dan hak anak,” ucapnya.
Di sisi lain, muncul pula wacana mengenai masa depan SDN Batuporo Timur 1. Informasi yang dihimpun menyebut sebagian orang tua lebih memilih menyekolahkan anak mereka di MI. Disebutkan pula adanya pola kehadiran berbeda, di mana siswa mengikuti kegiatan belajar di MI pada sebagian besar hari, dimulai dari hari Senin sampai Kamis dan sabtu, sedangkan tercatat berada di SDN pada hari Jumat.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan status siswa, efektivitas pendataan, serta akurasi penentuan sasaran program MBG. Dalam skema program nasional, validasi penerima manfaat menjadi elemen krusial untuk mencegah pemborosan anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SPPG Shavina Shavira, Dinas Pendidikan Sampang, maupun Kemenag Sampang setempat belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan data ganda tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Kasus ini memperlihatkan bahwa persoalan MBG di tingkat daerah bukan hanya soal distribusi makanan, tetapi juga menyangkut integritas data pendidikan lintas lembaga. Ketika data tidak sinkron, program sosial berisiko kehilangan sasaran, sementara anggaran negara tetap berjalan. (Tim Fit)
