Dugaan Transaksi Lahan Tambang PT Walie Tampas: Dari Ganti Rugi Rp3 Juta ke Rp700 Juta, Publik Pertanyakan Transparansi
SERGAPNEWS.COM, BANGKA BELITUNG – Dugaan transaksi jual beli lahan yang terkait dengan rencana tambang timah PT Walie Tampas kembali mencuat ke permukaan. Publik menyoroti nama-nama seperti Pak Iwan, Bitet, dan Puan yang disebut terlibat dalam peralihan lahan yang diduga kuat untuk kepentingan pertambangan.
Isu ini muncul setelah informasi menyebutkan proses penguasaan lahan awalnya dilakukan melalui pemberian ganti rugi tanam tumbuh kepada masyarakat sekitar senilai sekitar Rp3 juta per bidang. Namun, dugaan mencuat bahwa lahan tersebut kemudian berpindah tangan dalam transaksi lanjutan dengan nilai fantastis hingga Rp700 juta.
Dugaan Skema Peralihan Lahan
Rangkaian penguasaan lahan diduga melibatkan beberapa pihak, termasuk Bitet dan Puan, setelah tahap awal ganti rugi dilakukan. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi terkait: status kawasan lahan (APL atau hutan), legalitas Izin Usaha Pertambangan (IUP), dokumen lingkungan, maupun mekanisme hukum transaksi lahan tersebut. Minimnya transparansi ini memicu sorotan publik yang makin tajam.
Klarifikasi Diduga Diabaikan
Upaya konfirmasi kepada pihak terkait dilaporkan tidak direspons. Bahkan, nomor wartawan yang mencoba klarifikasi dikabarkan diblokir, menimbulkan pertanyaan publik tentang keterbukaan informasi. Tidak ada pernyataan resmi dari Pak Iwan maupun manajemen PT Walie Tampas hingga saat ini.
Pemberitaan Hilang Misterius
Beberapa pemberitaan yang sempat tayang di media daring kini tidak dapat diakses. Kondisi ini memicu spekulasi publik: apakah hilangnya berita terkait kebijakan redaksi, hak jawab, atau ada faktor lain yang sengaja ditutup-tutupi?
Desakan Aparat Penegak Hukum
Masyarakat meminta Satgas Penertiban Kawasan Hutan memastikan status lahan yang terlibat. Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung juga diminta mendalami dugaan pelanggaran hukum terkait peralihan lahan ini.
Sorotan Publik
Kasus ini kini menjadi sorotan bukan hanya soal dugaan transaksi, tetapi juga mengenai transparansi informasi. Pertanyaan mendasar tetap belum terjawab:
- Mengapa klarifikasi tidak diberikan secara terbuka?
- Mengapa pemberitaan sempat hilang dari publikasi?
- Apakah transaksi lahan Rp700 juta itu sah secara hukum?
Publik menunggu jawaban resmi dari pihak terkait agar kecurigaan dan spekulasi tidak semakin meluas.
(TIM INVESTIGASI)
